Home UUD PENJELASAN PASAL

PENJELASAN PASAL

Penjelasan Pasal-Pasal Dan Ayat-Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22.    Aturan Peralihan Sebelum diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, Pasal III, dan Pasal IV. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, dan...
p.  Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan...
16.    Bab Agama, TETAP Rumusan tentang agama sebagai berikut. BAB XI AGAMA Pasal 29 (1)    Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2)    Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
23.    Aturan Tambahan Sebelum diubah, ketentuan mengenai Aturan Tam-bahan terdiri atas dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan itu menjadi dua pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II. Uraian perubahan...
b.     Kekuasaan DPR membentuk undang-undang Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah diubah, ketentuan itu tetap diatur dalam...
2.    Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 2 dengan tiga ayat dan Pasal 3. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan terhadap ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR. Adapun ...
14.    Bab Warga Negara dan Penduduk Semula bab ini bernama Bab tentang Warga Negara. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namanya menjadi Bab tentang Warga Negara dan Penduduk. Sebelum diubah, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam tiga...
6.    Bab Pemerintahan Daerah Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua (tahun 2000). Perubahan...
6FollowersFollow

Recent Posts