NASKAH ASLI

Naskah Asli Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB X WARGA NEGARA Pasal 26 Ayat 1 Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Ayat 2 Pasal 27,...
BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 dan 25 Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.
BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 ayat: 1, 2, 3, 4 Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah....
BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal-pasal: 19, 20, 21, dan 23 Lihatlah diatas. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. III.    Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan...
BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 I.     Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah...
BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka.
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2 Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair). Pasal 5 ayat 1 Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat...
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut “golongan-golongan” ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan...
6FollowersFollow

Recent Posts