Home UUD NASKAH ASLI

NASKAH ASLI

Naskah Asli Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 I.     Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah...
BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30 Telah jelas.   *Keterangan Tambahan Dari Admin, Lihat Pasal 30 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 ( Keterangan Ini Bukan Bagian Dari Bab Ini )
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut “golongan-golongan” ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan...
BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 ayat: 1, 2, 3, 4 Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah....
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA Pasal 1 Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.
BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33 Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal-pasal: 19, 20, 21, dan 23 Lihatlah diatas. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. III.    Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan...
BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 dan 25 Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.
6FollowersFollow

Recent Posts