f. Tata cara penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (TETAP)Rumusan pasal mengenai tata cara penetapan peraturan pemerinta pengganti undang-undang ini tetap, tidak diubah. Rumusannya sebagai berikut.Pasal 22(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai...

Penjelasan Pasal 21 UUD 1945

e. Hak anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang Sebelum diubah, ketentuan mengenai hak anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Setelah diubah, ketentuan itu diatur di dalam satu pasal...
b. Kekuasaan DPR membentuk undang-undangSebelum diubah, ketentuan yang mengatur kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah diubah, ketentuan itu tetap diatur dalam...

Penjelasan Pasal 19 UUD 1945

7. Bab Dewan Perwakilan RakyatSebelum diubah Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 19,  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Setelah diubah Bab itu menjadi  tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A,...
6.    Bab Pemerintahan DaerahSebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua (tahun 2000).Perubahan...
5.    Bab Kementerian NegaraSebelum diubah Bab tentang Kementerian Negara terdiri dari satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terdiri atas satu...
4.    Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan. Rumusannya sebagai berikut.Rumusan perubahan:BAB IVDEWAN PERTIMBANGAN...
q.  Pemberian tanda kehormatanPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan Presiden memberikan tanda kehormatan diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 15 dengan rumusan sebagai berikut. Rumusan perubahan: Pasal 15Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan...
6FollowersFollow

Recent Posts