KETETAPANMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR VII/MPR/2001TENTANGVISI INDONESIA MASA DEPANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,BAB IVVISI INDONESIA 2020             Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik...
20. Bab Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanSemula bab ini berjudul Bab tentang Bendera dan Bahasa. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan....

BAB 6 NASKAH ASLI UUD 1945

BAB VIPEMERINTAHAN DAERAHPasal 18I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah...

Pasal 17 UUD 1945

Pasal 17(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)
20.    Bab Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanSemula bab ini berjudul Bab tentang Bendera dan Bahasa. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu...
Pasal 24(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan...

BAB 9 NASKAH ASLI UUD 1945

BAB IXKEKUASAAN KEHAKIMANPasal 24 dan 25Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.
n.    Keadaan bahaya (TETAP)Rumusan pasal ini sebagai berikut.Pasal 12Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
6FollowersFollow

Recent Posts